Legislator Pertanyakan Anggaran Restrukturisasi BPOM

31-01-2017 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz menyambut baik semangat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makan (BPOM) yang akan melakukan restrukturisasi, dengan menambah deputi baru yaitu Deputi Bidang Pengawasan dan Penindakan Obat serta pembentukan BPOM di Kabupaten/Kota. Namun, ia mempertanyakan anggaran untuk penambahan itu, yang tidak ada dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga/Negara (RKA-KL) RAPBN 2017.

 

“Anggaran belum tersedia pada pagu anggaran 2017. Lalu apakah ini akan diajukan pada RAPBN-P 2017? Atau pada pagu anggaran 2018? Karena anggaran 2017 yang sudah disetujui tidak bisa digeser lagi,” kata Irgan di sela-sela Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BPOM di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/01/2017).

 

Menurut Irgan, jika anggaran belum dialokasikan, dikhawatirkan akan mengganggu anggaran terhadap program yang sudah disetujui DPR pada RKA-KL 2017. Maka dari itu, pihaknya mengingatkan kepada Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito untuk berkoordinasi dengan DPR apabila ingin melakukan perubahan struktural dan perubahan anggaran.

 

“DPR dapat memberi persetujuan, sepanjang dibicarakan dulu kepada DPR, dengan dijelaskan plotingan anggarannya mau diambil dari mana. Karena kita khawatirkan ini akan menganggu program masing-masing deputi yang sudah disetujui sebelumnya,” ungkapnya.  

 

Politisi F-PPP itu juga mengingatkan program penguatan SDM dengan pembentukan BPOM di Kabupaten/Kota jangan bertentangan dengan UU yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri tentang Otonomi Daerah. Pasalnya, Mendagri baru mengeluarkan peraturan mengenai penyederhanaan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD), sementara BPOM malah mau mengembangkan SDM.

 

“Peraturan baru Mendagri dengan melakukan penyederhanaan UPTD di Kabupaten/Kota, sehingga ruang lingkup dipersempit. Sementara BPOM ingin mengembangkan SDM di Kabupaten/Kota, ini kan bertentangan,” tandasnya.

 

Maka dari itu, Legislator asal Dapil Banten itu mengingatkan BPOM untuk berkoordinasi dengan Kemendagri, sehingga tidak bertabrakan dengan UU Pemerintah Daerah. (rnm,sf),  foto : rizka/hr.

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...